Covesia.co.id – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ridwan Bae, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan masa tanggap darurat bencana di Sumatera Barat. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait belum adanya kepastian waktu pelaksanaan rencana pembangunan kembali (recovery), terutama untuk infrastruktur publik dan bantuan perumahan korban bencana.
Pernyataan ini disampaikan Ridwan Bae usai menghadiri rapat bersama Gubernur, bupati, dan walikota wilayah terdampak bencana Sumbar dengan perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait, kemarin.
Menurut Ridwan Bae, meskipun seluruh kementerian dan lembaga telah bekerja maksimal di masa tanggap darurat, kelemahan utama yang ditemukan adalah tidak adanya kepastian kapan realisasi rencana pemulihan akan tuntas.
“Pemerintah dalam hal ini baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat saya kira telah bekerja maskimal. Cuma satu yang kita dapatkan kelemahannya adalah, belum ada satupun yang meberikan kepastian kapan ini semua bisa teratasi dengan tuntas,” ujarnya saat diwawancarai, kemarin.
Isu paling disoroti Komisi V DPR RI adalah pembangunan perumahan bagi korban bencana. Hingga saat ini, Ridwan Bae menyebutkan belum ada kepastian waktu dan bahkan koordinasi antara Kementerian terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) belum terlaksana.
“Perumahan misalnya, bahkan koordinasi kementerian perumahan dengan pemerintah daerah belum terjadi,” tegasnya.
Ridwan Bae menilai kelemahan ini disebabkan oleh kurang maksimalnya koordinasi tim teknis dari lembaga maupun kementerian pusat dengan pemerintah daerah. Padahal, kerjasama Pemda sangat krusial, terutama karena tanah untuk pembangunan perumahan disediakan oleh pemerintah daerah.
“Data perumahan sudah ada, tapi dari pemerintah daerah belum ada koordinasinya, membangun perumahan itu kan harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah, karena tanahnya disediakan oleh pemerintah daerah. Ini kelemahan-kelemahan,” pungkasnya.
Komisi V mendesak agar koordinasi tim teknis segera diperbaiki demi percepatan pemulihan dan pembangunan pasca bencana di Sumatera Barat. (*)
