Di era informasi yang berlari kencang, wajah kepemimpinan kita mengalami pergeseran seismik. Media sosial, yang sejatinya adalah instrumen transparansi dan jembatan akuntabilitas, perlahan bermetamorfosis menjadi etalase kosmetik yang megah. Bagi pejabat publik, melaporkan kinerja kepada masyarakat adalah kewajiban moral dan konstitusional. Namun hari ini, kita patut bertanya: yang tersaji di layar ponsel kita itu laporan kinerja yang jujur, atau sekadar sandiwara estetik yang nir-esensi?
Fenomena “pemimpin konten” ini menciptakan realitas yang paradoksal. Di satu sisi, publik disuguhi dokumentasi aktivitas yang intens; mulai dari kunjungan lapangan, seremonial bantuan, hingga narasi humanis yang menggugah emosi. Namun di sisi lain, masyarakat masih bergulat dengan persoalan fundamental yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan unggahan video. Masalah ekonomi, ketidakpastian hukum, hingga ketimpangan infrastruktur membutuhkan langkah konkret yang nyata, bukan sekadar sudut pandang kamera (angle) yang pas untuk menarik empati.
Bahaya terbesar muncul ketika eksposur digital menjadi tujuan utama, bukan lagi dampak dari sebuah kinerja. Ketika itu terjadi, kebijakan publik sering kali hanya menyentuh permukaan. Program-program dirancang agar “tampak bagus” di layar, namun sering kali gagal menjawab persoalan secara real-time di akar rumput. Masyarakat tidak butuh pejabat yang pandai bersajak di media sosial saat kebutuhan pokok sulit terjangkau atau saat keadilan terasa diskriminatif. Rakyat butuh kehadiran negara yang solutif, bukan sekadar kehadiran tokoh yang menghibur secara visual.
Seorang pejabat yang memegang amanah seharusnya sadar bahwa panggung sesungguhnya bukanlah algoritma media sosial, melainkan dapur-dapur rakyat yang harus tetap berasap dan ruang-ruang publik yang harus tetap aman. Ada perbedaan mendasar antara pemimpin yang melayani dengan pemimpin yang sekadar memburu momentum. Pemimpin yang tulus menggunakan ruang publik untuk mendengar kritik dan mengakui kendala sistemik, sementara pemimpin citra menggunakan ruang tersebut sebagai topeng untuk menutupi kegagalan dengan riuh rendah komentar pujian yang terorganisir.
Transparansi dan akuntabilitas sejati tidak diukur dari jumlah pengikut atau banyaknya tanda suka (likes). Keduanya diukur dari seberapa besar dampak kebijakan terhadap kesejahteraan rakyat yang paling bawah. Integritas seorang pejabat publik dipertaruhkan ketika ia lebih memilih memoles wajah di dunia maya daripada memperbaiki birokrasi di dunia nyata.
Sudah saatnya para pejabat kembali pada esensi kepemimpinan: sebuah pengabdian yang sunyi namun terasa, bukan sebuah kegaduhan yang kosong. Esensi harus diletakkan jauh di atas citra. Karena pada akhirnya, ingatan masyarakat jauh lebih panjang daripada durasi sebuah video singkat. Rakyat akan selalu mengenang pemimpin yang bekerja dengan hati dan bukti, bukan mereka yang hanya lihai bersandiwara di balik lensa kamera.
Sebab, pada akhirnya, kesejahteraan sejati tidak pernah membutuhkan filter atau penyuntingan konten.
Oleh: Harpen Agus Bulyandi (Ketua DPRD Kota Pariaman 2019- 2024)
