Covesia.co.id – Masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Bukittinggi-Sicincin yang disebut akan melintasi wilayah mereka.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, di Istana Gubernur, Jumat (6/11/2026).
Sebelumnya, masyarakat telah mengajukan permohonan audiensi melalui surat yang diantarkan langsung ke Kantor Gubernur Sumatera Barat pada Kamis (5/11/2026).
Penolakan masyarakat terutama didasari kekhawatiran terhadap keberadaan tanah ulayat yang selama ini menjadi lahan pertanian produktif sekaligus sumber penghidupan dan warisan bagi generasi penerus.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka terkait dampak pembangunan jalan tol terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Fatriarni, Bundo Kandung Nagari Pandai Sikek, mengatakan kepadatan penduduk di wilayah tersebut semakin meningkat sehingga sebagian lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman.
Ia menjelaskan, bertani dan berladang masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat, selain menjalankan usaha kerajinan songket yang menjadi salah satu identitas Nagari Pandai Sikek.
Menurutnya, sejak pandemi Covid-19, banyak perantau yang kembali ke kampung halaman karena tidak lagi memungkinkan untuk mencari penghidupan di rantau, sehingga lahan pertanian menjadi tumpuan ekonomi keluarga.
“Masyarakat Pandai Sikek saat ini padat akan penduduknya, apalagi sejak pandemi melanda banyak perantau yang akhirnya pulang karena tidak memungkinkan hidup di rantau. Apabila pulang ke kampung halaman tentu bertani dan ladang jadi penyambung kehidupan selain pengrajin songket. Bila lahan yang kami punya diambil untuk tol, bagaimana selanjutnya? Tentu akan semakin berkurang wadah mata pencaharian kami,” ungkap Fatriarni dalam audiensi tersebut.
Ia menilai, uang ganti rugi atas pembebasan lahan nantinya tidak serta-merta dapat menggantikan nilai dan manfaat tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Selain itu, sebagian tanah di Nagari Pandai Sikek memiliki lebih dari satu pemilik, sehingga proses pembebasan lahan dan pembagian uang ganti rugi dikhawatirkan berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Fatriarni juga menyoroti belum adanya sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan jalan tol tersebut.
Keberatan serupa disampaikan Ridarwati yang mewakili pengrajin Songket Pandai Sikek, yang menjelaskan bahwa lahan di nagari tersebut telah dijaga dan dimanfaatkan secara turun-temurun selama ratusan tahun.
Ia menegaskan, masyarakat Nagari Pandai Sikek pada dasarnya mendukung pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, pembangunan jalan tol justru dikhawatirkan berdampak sebaliknya karena berpotensi menghilangkan lahan produktif dan mata pencaharian warga.
“Kami mendukung pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat, tapi untuk masyarakat Nagari Pandai Sikek pembangunan tol ini tidak membuat kami sejahtera karena kami akan kehilangan mata pencaharian,” ungkap Ridarwati.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat juga menyoroti pelaksanaan sosialisasi rencana pembangunan jalan tol pada 28 Oktober 2026 yang dihadiri Andre Rosiade.
Mereka menilai kegiatan sosialisasi tersebut belum memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan, sehingga menimbulkan kesan bahwa suara warga belum sepenuhnya diperhatikan.
Selain itu, pertemuan dengan bupati sebelumnya juga dinilai sebagian masyarakat seolah-olah menggambarkan bahwa warga telah menyetujui rencana pembangunan jalan tol tersebut.
Pernyataan Andre Rosiade yang menyebutkan pembangunan harus tetap berjalan dan pemerintah akan mengeluarkan instrumen yang diperlukan apabila dibutuhkan juga menjadi salah satu hal yang mengecewakan masyarakat.
Atas berbagai persoalan tersebut, masyarakat berharap audiensi bersama Gubernur Sumatera Barat dapat menjadi ruang untuk menyampaikan keberatan sekaligus memperoleh perhatian pemerintah terhadap dampak rencana pembangunan jalan tol di Nagari Pandai Sikek. (*)
