Covesia.co.id – Pemerintah memastikan percepatan penanganan bencana di Sumatra melalui dukungan anggaran masif, pemulihan layanan administrasi, hingga pembangunan ribuan unit hunian tetap (huntap). Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025).
Mendagri mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan tambahan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar untuk 52 kabupaten/kota dan tiga provinsi terdampak.
“Kami cek anggaran tersebut sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito. Selain dana pusat, solidaritas lintas daerah juga terkumpul sebesar Rp48 miliar, yang berasal dari bantuan pemerintah daerah lain serta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Guna menjamin hak administrasi warga, Kemendagri telah menerjunkan sembilan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak 10 Desember lalu.
Tito menegaskan bahwa pengurusan dokumen yang rusak atau hilang akibat bencana, seperti KTP dan Akta Kelahiran, dilakukan secara jemput bola dan tanpa dipungut biaya. “Langkah ini agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik dan bantuan sosial tanpa kendala administrasi,” tambahnya.
Terkait pemulihan jangka menengah, pemerintah bekerja sama dengan sektor non-APBN (yayasan) untuk membangun 2.600 unit hunian tetap (huntap) dengan rincian, Aceh 1.000 unit, Sumatra Utara 1.000 unit, dan Sumatra Barat 600 unit.
Mendagri menjadwalkan pelaksanaan groundbreaking atau peletakan batu pertama akan dimulai Sabtu (20/12) besok di wilayah Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Mengenai infrastruktur pemerintahan, Kemendagri tengah mendata kantor desa yang mengalami kerusakan. Tito menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jika pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran.
“Khusus yang rusak ringan akan dilihat kemampuan daerahnya. Untuk yang rusak berat, kami akan koordinasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk penanganan lebih lanjut,” pungkasnya. (*)
