Covesia.co.id – Jauh sebelum dikenal sebagai kota wisata, Bukittinggi pernah berada di tengah salah satu fase paling genting dalam sejarah Republik Indonesia.
Ketika Yogyakarta diduduki Belanda pada Agresi Militer II, kota Bukittinggi ini menjadi pusat penting bagi keberlangsungan pemerintahan Republik Indonesia.
Peristiwa itu bermula pada 19 Desember 1948. Belanda melancarkan Agresi Militer II dan menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia.
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap, kemudian pemerintah Republik Indonesia pun berada dalam situasi darurat.
Di tengah kondisi tersebut, Bukittinggi menjadi tempat berkumpulnya sejumlah tokoh pemerintahan Republik di Sumatera.
Kemudian, Mr Sjafruddin Prawiranegara bersama Kolonel Hidayat, mereka menemui Gubernur Sumatera, yaitu Mr Teuku Mohammad Hasan di Bukittinggi. Tujuannya untuk membahas langkah mempertahankan pemerintahan Republik.
Namun, ancaman pasukan Belanda tersebut membuat para tokoh itu tidak bertahan di Bukittinggi. Pada malam 19 Desember 1948, rombongan meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.
Di tempat itulah langkah pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) kemudian dilakukan. Pada 22 Desember 1948, para tokoh Republik berkumpul di Halaban.
Mereka melakukan Rapat, Rapat tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Sjafruddin Prawiranegara, Teuku Mohammad Hasan, Sutan Mohammad Rasjid dan Kolonel Hidayat. Dalam pertemuan itu diputuskan pembentukan PDRI.
Meski pembentukan PDRI berlangsung di Halaban, Bukittinggi tetap memiliki posisi penting dalam sejarah pemerintahan darurat.
Pemerintah Kota Bukittinggi mencatat, sejak Desember 1948 hingga Juni 1949, Bukittinggi berperan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia setelah Yogyakarta diduduki Belanda.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), juga mencatat bahwa pusat pemerintahan PDRI ini, tidak menetap di satu tempat.
Dalam menjalankan pemerintahan di tengah perang, PDRI bergerak secara gerilya untuk menghindari sergapan pasukan Belanda.
Sejumlah wilayah yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan seperti Bukittinggi dan Solok Perjuangan tersebut juga tidak dapat terlepas dari peran komunikasi.
Sehingga Radio menjadi salah satu sarana penting untuk menjaga hubungan dan menyampaikan kabar, bahwa Republik Indonesia masih ada.
Sejarah RRI Bukittinggi mencatat, stasiun radio di wilayah tersebut turut berperan dalam mengawal komunikasi pemerintahan darurat kepada dunia.
Bagi Bukittinggi, masa itu menjadi bagian penting dari perjalanan kota sebagai kota perjuangan. Sehingga pemerintah Kota Bukittinggi, menyebut kota ini pernah ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia setelah Yogyakarta.
PDRI sendiri menjalankan pemerintahan sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Setelah kondisi pemerintahan Republik kembali memungkinkan, Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandat pemerintahan kepada Presiden Soekarno.
Jejak tersebut membuat Bukittinggi memiliki posisi tersendiri dalam sejarah mempertahankan Republik. Kota ini bukan tempat pembentukan PDRI secara formal, tetapi menjadi salah satu pusat penting dalam rangkaian perjuangan ketika pemerintahan Republik berada dalam keadaan darurat.
Sejarah itu pula yang membuat nama Bukittinggi tidak bisa dilepaskan dari masa PDRI—ketika pemerintahan Republik harus bergerak, berjuang dan bertahan, agar Indonesia tidak dianggap gagal setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. (*)
