Covesia.co.id – Menjelang jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI 2026 yang akan dilaksanakan pada 2-14 Oktober 2026, sejumlah pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Sumatera Barat meminta ajang Olahraga tersebut ditunda ke bulan November.
Persoalan keterbatasan waktu dalam menyiapkan anggaran, administrasi dan akomodasi menjadi alasan permintaan tersebut mencuat.
Usulan penundaan tersebut sebelumnya disampaikan oleh 16 dari 19 KONI kabupaten/kota di Sumbar.
Hanya 3 pengurus KONI yang tidak mengajukan permohonan agar Porprov XVI Sumbar untuk ditunda. Ketiga pengurus KONI tersebut adalah Bukittinggi, Sijunjung dan Mentawai.
Ketua KONI Kabupaten Padang Pariaman, Asmadi, menjadi salah satu pihak yang secara tegas meminta jadwal Porprov digeser.
Ia menilai pelaksanaan pada Oktober terlalu berdekatan dengan proses pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) di daerah.
“KONI Padang Pariaman tidak siap apabila di kemudian hari harus berurusan dengan aparat penegak hukum akibat mekanisme penganggaran yang dipaksakan. Sebagai penerima hibah, kami wajib menjamin akuntabilitas seluruh anggaran,” kata Asmadi ketika dikonfirmasi pada Senin (14/9/2026).
Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua KONI Solok Selatan, Rengga Husada yang mengatakan secara teknis atlet di daerahnya telah dipersiapkan dan masuk dalam program pemusatan latihan.
Menurutnya, persoalan justru berada pada sinkronisasi waktu antara pengesahan APBD-P dengan pelaksanaan Porprov.
“Secara teknis dan fisik, ratusan atlet kami telah siap berlaga. Data kontingen telah ditetapkan dalam basis data kami, sementara pemerintah daerah juga telah menyiapkan alokasi anggaran. Namun, persoalan utamanya terletak pada sinkronisasi waktu,” ujar Rengga.
KONI Sawahlunto juga meminta jadwal Porprov digeser ke November. Ketua KONI Sawahlunto, Jhon Reflita mengatakan daerahnya secara teknis dan fisik siap bertanding, tetapi masih menghadapi persoalan pencairan anggaran akibat proses APBD Perubahan.
Ia bahkan menyebut Sawahlunto berpotensi tidak mengikuti Porprov jika anggaran belum memiliki kepastian hukum pada waktu yang ditentukan.
“Secara teknis dan fisik, Sawahlunto sebenarnya paling siap bertanding. Namun, persoalan anggaran menjadi titik balik karena kami tidak bisa membelanjakan perlengkapan kontingen dan peralatan tanding tanpa kepastian dana,” ujar Jhon.
Hal senada datang dari KONI Tanah Datar yang mengusulkan Porprov digelar pada 10–22 November.
KONI Payakumbuh juga menyampaikan permintaan serupa. Ketua KONI Payakumbuh, Chairul Mufti meminta agar KONI Sumbar menyesuaikan kembali jadwal Porprov Sumbar.
“Alasan kami soal keterbatasan waktu dalam mempersiapkan anggaran. Karena masih menunggu proses, ” katanya.
Bahkan KONI Pesisir Selatan memilih mengundurkan diri jika Porprov Sumbar tetap digelar pada Oktober 2026. Alasannya tetap sama dengan yang lain, yaitu persoalan anggaran.
“Jika Porprov tetap berlangsung pada Oktober 2026, kami dari Pesisir Selatan mengundurkan diri. Karena anggaran baru dicairkan pada Awal Oktober. Tidak ada waktu untuk Pengadaan pakaian dan keperluan atlet yang lain, ” katanya.
Terkait keluhan ini, Covesia.co.id sudah mencoba mengkonfirmasi Ketua KONI Sumbar, Hamdanus. Namun belum mendapatkan respon. (*)
