Covesia.co.id – Masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, menegaskan tidak menolak pembangunan jalan tol Bukittinggi-Sicincin, tetapi keberatan terhadap rencana trase yang melintasi wilayah nagari tersebut karena dinilai mengancam lahan, mata pencaharian, serta kelestarian adat dan budaya setempat.
Penegasan itu disampaikan perwakilan pemuda Nagari Pandai Sikek, Mahdi Latif Damsir, setelah audiensi masyarakat dengan Gubernur Sumatera Barat pada Jumat (6/11/2026).
Mahdi mengaku bersyukur audiensi yang sebelumnya hampir batal tersebut akhirnya dapat terlaksana setelah masyarakat mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Sumatera Barat pada 5 November 2026.
“Alhamdulillah sudah terlaksana meski sempat ada dilema, tadi pagi ini hampir tidak jadi,” ungkap Mahdi Latif saat ditemui seusai audiensi.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat yang hadir untuk menyampaikan berbagai keberatan dan kekhawatiran terkait rencana pembangunan jalan tol Bukittinggi-Sicincin yang melintasi wilayah Nagari Pandai Sikek.
Menurutnya, masyarakat khawatir pembangunan jalan tol akan menghilangkan lahan produktif sekaligus usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga.
“Segala yang disampaikan masyarakat adalah keluh kesah yang ada, salah satunya tadi dari ibu-ibu kita menyampaikan bahwa jika adanya pembangunan tersebut maka akan habis seluruhnya, mulai dari tanah dan usaha yang selama ini telah diperjuangkan,” jelasnya.
Selain persoalan lahan dan ekonomi, masyarakat juga mengkhawatirkan dampak pembangunan jalan tol terhadap keberlangsungan warisan sejarah dan budaya Nagari Pandai Sikek.
Salah satu sektor yang dinilai terancam adalah kerajinan tenun songket yang selama ini menjadi bagian dari identitas sekaligus sumber penghidupan masyarakat setempat.
Mahdi menyebut para pengrajin tenun turut menyampaikan kekhawatiran karena trase jalan tol berpotensi menghilangkan ruang usaha yang selama ini menopang keberlangsungan kerajinan tradisional tersebut.
“Pengrajin tenun kami tadi juga menyampaikan jika dengan adanya trase yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka akan punah, songket juga akan punah,” katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah nilai ekonomi lahan dan potensi pendapatan yang diperkirakan hilang apabila pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol dilakukan.
Mahdi menyebut potensi omzet masyarakat yang terancam hilang akibat rencana pembebasan lahan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp26 miliar per tahun.
Ia menilai, skema ganti untung yang diberikan melalui pembebasan lahan tidak sebanding dengan potensi pendapatan masyarakat yang dapat diperoleh secara berkelanjutan dari tanah dan usaha mereka.
Menurutnya, kompensasi pembebasan lahan hanya diterima satu kali, sedangkan masyarakat selama ini memiliki sumber penghasilan yang dapat terus menghasilkan setiap tahun.
“Tawaran ganti untung tidak menarik, karena kami bisa menghasilkan yang lebih besar,” ungkapnya.
Mahdi kembali menegaskan bahwa substansi penolakan masyarakat bukan ditujukan terhadap pembangunan infrastruktur jalan tol, melainkan terhadap pemilihan trase yang melewati wilayah Nagari Pandai Sikek.
Ia menyebut masyarakat pada prinsipnya terbuka terhadap alternatif jalur lain selama tidak melintasi wilayah nagari yang memiliki nilai adat dan budaya yang harus dipertahankan.
Salah satu prinsip adat yang masih dipegang masyarakat Pandai Sikek adalah larangan menjual tanah kepada pihak dari luar nagari.
“Alternatif yang diberikan terkait pembangunan tol selama tidak melewati Nagari Pandai Sikek kami menerima saja karena kami bukan penolak pembangunan tol, tetapi kami menolak trase tol yang melewati Nagari Pandai Sikek karena ada nilai-nilai yang kami jaga, salah satunya tidak boleh menjual lahan kepada orang luar Pandai Sikek,” jelasnya.
Terkait tindak lanjut aspirasi tersebut, Mahdi mengatakan Gubernur Sumatera Barat telah memberikan tanggapan secara terbuka dan menawarkan penyelesaian melalui pembahasan bersama.
Gubernur juga merekomendasikan agar masyarakat segera melakukan pertemuan dengan Bupati Tanah Datar karena proses perizinan dan pembahasan rencana pembangunan perlu mengikuti tahapan dari tingkat pemerintahan paling bawah.
Pada kesempatan itu, Mahdi menyebut terdapat dua jorong yang berpotensi terdampak langsung apabila trase jalan tol tersebut direalisasikan, yakni Jorong Baruah dan Jorong Koto Tinggi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberatan terhadap trase jalan tol tersebut bukan hanya disuarakan masyarakat dari kedua jorong, melainkan menjadi sikap masyarakat Nagari Pandai Sikek secara keseluruhan. (*)
