Covesia.co.id – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, merespons aspirasi masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, yang menolak rencana pembangunan jalan tol yang disebut akan melintasi wilayah mereka.
Dalam audiensi bersama perwakilan masyarakat, Mahyeldi menjelaskan bahwa rencana pembangunan jalan tol tersebut masih berada pada tahap prarencana dan belum memasuki tahap penetapan lokasi final.
Ia menegaskan, penentuan lokasi akhir nantinya akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi setelah seluruh tahapan perencanaan dilalui.
“Untuk titik finalnya belum ditetapkan akan dibangun di mana, baru prarencana, keputusan nantinya setelah penetapan final lokasinya,” ungkap Mahyeldi dalam audiensi tersebut.
Mahyeldi juga memastikan pemerintah daerah tidak akan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan budaya masyarakat setempat.
Menurutnya, pembangunan jalan tol memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum masuk ke tahap pelaksanaan, sehingga aspirasi masyarakat tetap dapat menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.
“Tidak mungkin kami akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai luhur dan budaya, serta pembangunan jalan tol akan ada tahapannya,” ucap Mahyeldi.
Lebih lanjut, Gubernur Sumatera Barat itu mengimbau masyarakat Nagari Pandai Sikek agar turut menyampaikan aspirasi kepada Bupati Tanah Datar untuk menghindari kesalahpahaman terkait rencana pembangunan tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol tidak selalu harus menggunakan konstruksi jalan di atas permukaan tanah yang berpotensi menghambat akses masyarakat.
Menurut Mahyeldi, terdapat sejumlah alternatif konstruksi yang dapat dipertimbangkan sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan akses masuk dan keluar tol, jalan layang, hingga terowongan.
“Jadi, tidak semua jalan tol harus dibangun di atas tanah. Bisa saja dibangun secara layang atau melalui terowongan. Banyak alternatif yang bisa kita cari dan tentu ada solusi,” ungkap Mahyeldi.
Ia menambahkan, seluruh masukan dan keberatan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan jalan tol tersebut.
Mahyeldi menekankan bahwa keselamatan, kepentingan, serta kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Meski demikian, ia optimistis rencana pembangunan jalan tol tetap dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian yang tidak merugikan masyarakat.
“Insya Allah masih ada ruang mencari alternatif yang lebih tepat,” tutup Mahyeldi. (*)
