Covesia.co.id – Banjir bandang atau galodo yang menerjang kompleks perkantoran Bupati Solok di Arosuka, Senin (21/9/2026) malam, ternyata bukan ancaman yang baru diketahui. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menyebut kawasan tersebut telah dipetakan sebagai wilayah rawan bencana sejak 2007.
Galodo menerjang kawasan Arosuka dengan membawa material lumpur, batu, kayu, dan material longsoran hingga masuk ke kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok serta menutup ruas jalan Solok-Padang.
Direktur WALHI Sumbar, Tommy Adam, mengatakan risiko bencana di kawasan Gunung Talang telah terdokumentasi jauh sebelum galodo terjadi.
Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Talang yang diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada 2007, kata dia, telah menggambarkan kawasan yang berpotensi terdampak aliran material, termasuk lahar hujan.
“Risiko di kawasan ini bukan informasi baru. Hampir dua dekade lalu kawasan rawan sudah dipetakan. Karena itu, pertanyaan yang harus dijawab hari ini bukan hanya mengapa hujan deras terjadi, tetapi sejauh mana informasi risiko tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan mitigasi dan pengendalian tata ruang,” kata Tommy, Rabu (23/9/2026).
Menurut WALHI, kawasan perkantoran pemerintah hingga permukiman di sekitar Arosuka termasuk dalam KRB I Gunung Talang..
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut semestinya mempertimbangkan risiko bencana yang telah dipetakan.
WALHI menilai galodo Arosuka tidak cukup dijelaskan hanya sebagai akibat hujan lebat. Hujan disebut sebagai pemicu, sementara besarnya dampak juga berkaitan dengan kondisi ekologis, tutupan hutan, perubahan penggunaan lahan, kemiringan lereng, kondisi daerah aliran sungai, tata ruang, serta kondisi sempadan sungai.
Dalam analisis WALHI Sumbar, sekitar 700 hektare tutupan hutan di Kecamatan Batang Barus hilang sepanjang 1995 hingga 2024 dan sebagian besar berubah menjadi lahan pertanian kering serta perkebunan.
Pada skala Kabupaten Solok, WALHI mencatat sekitar 6.000 hektare tutupan hutan berubah menjadi lahan pertanian dalam periode 2000 hingga 2024. Organisasi tersebut juga menemukan aktivitas tambang emas ilegal yang disebut mencakup sekitar 1.330 hektare kawasan hutan dan lahan.
“Perubahan tutupan lahan di kawasan hulu harus menjadi perhatian serius karena berpengaruh terhadap kemampuan bentang alam menyerap air, mengendalikan limpasan, menjaga kestabilan tanah, serta menahan erosi dan material longsoran,” ujar Tommy.
Selain kondisi hulu, WALHI menyoroti implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok.
Dari analisis awal, WALHI menemukan indikasi perubahan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai, termasuk yang telah berubah menjadi areal pertanian dan perkebunan.
WALHI juga menemukan lokasi yang berkaitan dengan sumber maupun jalur aliran galodo memiliki kemiringan lereng sangat tinggi. Salah satu lokasi yang dianalisis memiliki kemiringan sekitar 89 persen atau setara dengan 41,7 derajat.
“Kondisi ini menunjukkan medan yang sangat curam dan berpotensi mempercepat aliran material saat terjadi hujan deras maupun lahar hujan. Karakteristik seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang,” jelas Tommy.
Atas kondisi tersebut, WALHI mempertanyakan sejauh mana informasi mengenai kawasan rawan bencana yang telah tersedia sejak 2007 diterapkan dalam kebijakan pembangunan dan mitigasi di kawasan Arosuka.
WALHI juga meminta evaluasi terhadap tata ruang, perlindungan kawasan hulu, kondisi sempadan sungai, serta sistem mitigasi bencana di sekitar Gunung Talang.
Tommy mengatakan galodo Arosuka harus menjadi momentum untuk melihat bencana tidak hanya dari sisi curah hujan, tetapi juga dari kondisi lingkungan dan tata kelola ruang.
“Jika pemerintah terus menganggap ini hanya bencana alam, maka akar persoalan tidak akan pernah diselesaikan. Ancaman galodo akan tetap ada di daerah lain, sementara upaya mitigasi yang dilakukan tidak menyentuh sumber masalahnya,” tegas Tommy. (*)
