Covesia.co.id – Di tengah kepungan kabut asap kiriman dari provinsi tetangga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengendus indikasi kejahatan lingkungan terselubung di balik peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mendesak tindakan hukum tegas atas temuan mencurigakan di mana lahan bekas terbakar di Kabupaten Dharmasraya justru berujung ditanami kelapa sawit.
Hal tersebut ditegaskan Vasko usai meninjau Stasiun Meteorologi Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman, kemarin.
Kunjungan itu dilakukan untuk memantau pergerakan arah angin, kualitas udara, serta sebaran titik panas (hotspot) melalui dasbor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Meski pemantauan BMKG menunjukkan tidak ada hotspot aktif di Sumbar saat ini, Vasko menegaskan bahwa daerah tak boleh terkecoh hanya dengan menyalahkan “asap kiriman”. Fokus penanganan karhutla menurutnya harus menyentuh akar masalah, termasuk indikasi pembersihan lahan secara ilegal (land clearing) dengan modus pembakaran.
“Dinas Kehutanan saya minta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti temuan Bupati Dharmasraya mengenai lahan bekas terbakar ditanami sawit. Jangan-jangan ada oknum yang sengaja bermain di sini,” tegas Vasko di Padang Pariaman.
Langkah ini menandai pergeseran fokus mitigasi bencana di Sumbar, dari sekadar imbauan kesehatan akibat kabut asap, menuju pengawasan ketat terhadap kejahatan korporasi maupun perorangan dalam alih fungsi lahan.
Tiga daerah selatan Sumbar, yakni Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Solok Selatan, kini ditetapkan dalam radar pengawasan ketat karena memiliki riwayat karhutla yang tinggi.
Selain mendorong penegakan hukum terhadap oknum pembakar lahan, Wagub Vasko juga menginstruksikan penguatan mitigasi dampak asap, mulai dari pemantauan kualitas udara secara real-time, pencegahan dini kebakaran lahan, hingga antisipasi risiko kesehatan masyarakat yang terukur. (*)
