Covesia.co.id — Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengusulkan dimulainya dialog dengan Korea Utara untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea yang hingga kini belum ditutup dengan perjanjian damai.
Lee ingin kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 1953 digantikan dengan sebuah rezim perdamaian yang menjamin hidup berdampingan secara damai di Semenanjung Korea.
Usulan tersebut disampaikan Lee dalam pidato memperingati Hari Pembebasan Korea ke-81 di Seoul, Sabtu (15/8/2026).
Ia menyerukan agar Seoul dan Pyongyang kembali membuka komunikasi serta mengurangi permusuhan yang selama puluhan tahun mempertahankan Semenanjung Korea dalam situasi konflik.
“Saya berharap Korea Selatan dan Korea Utara dapat duduk berhadapan untuk membangun hidup berdampingan secara damai dan pertumbuhan bersama,” kata Lee, seperti dikutip Korea Times.
Lee menegaskan, upaya perdamaian tidak berarti Korea Selatan mengabaikan ancaman keamanan.
Menurut dia, proses dialog juga harus membahas cara menghentikan perkembangan program nuklir Korea Utara sekaligus membangun mekanisme untuk mencegah ketegangan berubah menjadi konflik bersenjata.
Dalam proposalnya, Lee mendorong kedua Korea membangun hubungan baru berdasarkan saling menghormati dan mengurangi tindakan yang dapat memperbesar permusuhan.
Ia menyebut pengurangan ketegangan harus dimulai dari perubahan persepsi, norma, dan sistem yang selama ini membuat kedua negara saling berhadapan.
Usulan tersebut menjadi langkah diplomatik penting karena secara teknis Korea Selatan dan Korea Utara masih berada dalam kondisi perang.
Konflik bersenjata 1950-1953 berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian damai permanen. Karena itu, secara hukum dan politik, status perang belum sepenuhnya diakhiri.
Lee juga mengusulkan agar pembicaraan perdamaian melibatkan negara-negara yang memiliki kepentingan besar terhadap keamanan Semenanjung Korea.
Gagasan tersebut mencakup pembahasan mengenai mekanisme perdamaian sekaligus upaya mengendalikan perkembangan persenjataan nuklir Pyongyang.
Namun, jalan menuju perdamaian tidak mudah. Hubungan kedua Korea saat ini masih berada dalam kondisi tegang.
Korea Utara di bawah Kim Jong Un telah memperkuat kemampuan militernya dan secara terbuka menegaskan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir.
Pyongyang juga mengecam latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada 17-27 Agustus 2026.
Korea Utara menyebut latihan tersebut sebagai ancaman dan memperingatkan akan memperkuat kemampuan pencegahan nuklirnya.
Di tengah ketegangan itu, Korea Utara hingga Minggu (16/8/2026) belum memberikan respons resmi terhadap proposal terbaru Lee untuk membuka pembicaraan mengenai pengakhiran perang.
Kantor berita Yonhap melaporkan Pyongyang masih bungkam mengenai tawaran dialog tersebut.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa gagasan mengakhiri Perang Korea bukan sekadar persoalan menghentikan permusuhan antara Seoul dan Pyongyang.
Perdamaian juga harus menyentuh persoalan nuklir Korea Utara, hubungan militer dengan Amerika Serikat, serta kepentingan negara-negara besar di kawasan.
Meski demikian, Lee menilai dialog tetap menjadi jalan yang perlu ditempuh. Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan kedua Korea kembali berkomunikasi.
Jika proposal tersebut mendapat respons positif dari Pyongyang, pembicaraan dapat menjadi awal dari proses panjang untuk mengubah hubungan kedua Korea dari sekadar gencatan senjata menuju perdamaian yang lebih permanen.
Namun untuk saat ini, bola berada di tangan Korea Utara. Respons Kim Jong Un terhadap ajakan Lee akan menjadi salah satu penentu apakah Semenanjung Korea dapat memasuki babak baru hubungan damai atau kembali terjebak dalam siklus ketegangan dan perlombaan senjata. (*)
