Covesia.co.id — Pemerintah Kota Padang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang akan mempercepat penanganan sungai yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Pengerjaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi dijadwalkan mulai November 2026, mencakup Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, serta sejumlah anak sungai.
Hal itu dibahas dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Plt. Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Minggu (11/10/2026).
Fadly mengatakan, percepatan penanganan sungai perlu dilakukan mengingat banjir yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia mendorong pengerukan sedimentasi secara masif dan penanganan sungai secara menyeluruh.
“Kami juga mendorong BWS V untuk terus melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif, karena bencana yang berulang menyebabkan sedimen kembali menumpuk, dan perlu penanganan secara menyeluruh, jika memungkinkan melibatkan pihak swasta,” kata Fadly.
Selain pengerukan sedimentasi, penanganan juga mencakup pembangunan check dam dan sabo dam, serta penataan aliran sungai untuk mengurangi risiko banjir.
Fadly menegaskan, Pemko Padang siap mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk membantu proses pembebasan lahan dan penataan kawasan terdampak.
“Kami membutuhkan dukungan dari BWS dalam menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami juga akan mendukung dalam proses pembebasan lahan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan bahwa pascabencana pada 28 November 2025, pihaknya telah melakukan sejumlah pekerjaan fisik selama masa tanggap darurat, terutama memperbaiki tanggul yang mengalami limpasan serta memperbaiki dan mengembalikan alur sungai.
Menurut Reski, penanganan banjir membutuhkan perencanaan teknis yang matang, termasuk penyusunan desain, pembebasan lahan, hingga penganggaran.
“Bencana yang kita alami kali ini berkali lipat lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012 lalu. Karena itu, kita memerlukan studi yang matang untuk pengendalian banjir. Penanganan banjir membutuhkan perencanaan teknis yang komprehensif, mulai dari penyusunan desain, pembebasan lahan, hingga penganggaran,” katanya.
Ia menambahkan, sebelum pekerjaan fisik dimulai, BWS Sumatera V akan melakukan pengukuran lapangan.
Dukungan Pemko Padang, terutama terkait pembebasan lahan dan relokasi warga di kawasan terdampak, diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
“Sebelum pekerjaan fisik dilakukan, kami akan melakukan pengukuran lapangan. Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kota Padang, terutama dalam proses pembebasan lahan dan relokasi warga di kawasan terdampak pembangunan,” ujar Reski.
Reski juga menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diterima, curah hujan pada 3 Agustus 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan saat bencana 28 November 2025. Namun, dampak yang ditimbulkan lebih rendah.
“Ini menandakan bahwa upaya penanganan yang telah kami lakukan selama ini menunjukkan hasil yang baik,” tuturnya. (*)
