Covesia.co.id — Sejumlah tokoh nasional dan daerah disiapkan mengisi Dewan Penasihat Yayasan Peduli Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (YPP-PDRI) periode 2026–2031.
Penyusunan kepengurusan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perjuangan pelurusan sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 1948–1949.
Pembahasan susunan kepengurusan dilakukan dalam rapat pematangan di aula Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lima Puluh Kota.
Rapat dipimpin tokoh masyarakat Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan, yang akrab disapa Feri Buya.
Sejumlah nama yang diusulkan masuk dalam jajaran Dewan Penasihat di antaranya Mayor Jenderal (Purn) Djasri Marin, S.H., mantan Danpuspom ABRI; Letkol (Purn) Ichmad Israr; sejarawan Dr. Wannofri Samry; Prof. Lalu Parma Gede; Kolonel (Purn) Wayan Eka Sundawan; Dr. Iramadi Irja, M.A., mantan pejabat Bank Indonesia; serta Dr. Al Busyra Basnur, mantan Duta Besar RI.
Nama lainnya meliputi Dr. Sudarman, M.A., Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sumatera Barat; Dr. Asep Ajidin, S.Pd., M.Pd.; Drs. H. Syamsu Rahim, mantan Wali Kota dan Bupati Solok; Drs. Rovanly Abdams, M.Si., Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto; serta Drs. Syamsurizaldi, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
Selain itu, terdapat nama Abdul Rahman, S.H., M.H., mantan Wakil Bupati Solok Selatan yang kini menjadi anggota DPRD Sumbar; Dailipal, S.Sos., M.Si., Kasatpol PP Kabupaten Pesisir Selatan; H. Adlisman, S.Sos., mantan Sekda Dharmasraya; Drs. Efriadi, M.M., Asisten I Pemko Bukittinggi; Suhatri Bur, S.E., M.M., mantan Bupati Padang Pariaman; Zahirman Zabir, S.H., Ketua Gonjong Limo Provinsi Riau; dan sejumlah tokoh lainnya.
Ferizal Ridwan mengatakan, penyusunan kepengurusan masih berlangsung. Pihaknya terus berkomunikasi dengan sejumlah tokoh Sumatera Barat dan tokoh nasional yang memiliki perhatian terhadap sejarah PDRI.
“Kita masih melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tokoh-tokoh Sumbar lainnya, dan tokoh nasional yang selama ini peduli dan ikut andil dalam pelurusan sejarah PDRI, sehingga ke depan YPP-PDRI dapat lebih maksimal memperkenalkan dan meluruskan sejarah PDRI di Republik Indonesia,” kata Ferizal.
Menurutnya, kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat peran yayasan dalam memperkenalkan sejarah PDRI kepada masyarakat luas, sekaligus meneruskan pengetahuan sejarah kepada generasi muda.
PDRI merupakan pemerintahan darurat yang dibentuk setelah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Pemerintahan tersebut berperan menjaga keberlangsungan Republik Indonesia ketika para pemimpin di Yogyakarta ditangkap Belanda.
YPP-PDRI sendiri berfokus pada pelurusan sejarah PDRI, penguatan pengakuan terhadap daerah-daerah basis perjuangan, serta perjuangan untuk memperoleh perhatian dan penghargaan bagi para pejuang maupun tokoh yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan darurat tersebut.
Dalam rapat itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Ismardi dan Deni Asra turut hadir.
Hadir pula Ketua YPP-PDRI saat ini, N. Ben Yuza, mantan Sekda Lima Puluh Kota Yulfian Azrial, serta sejumlah tokoh dari daerah yang memiliki keterkaitan dengan sejarah perjuangan PDRI, termasuk Lima Puluh Kota, Bukittinggi, Sijunjung, Payakumbuh, dan Solok Selatan.
Deni Asra, yang disepakati menjadi sekretaris untuk periode kepengurusan 2026–2031, mengatakan susunan pengurus akan diumumkan setelah proses penyempurnaan selesai.
“Insyaallah, kalau sudah final nama-nama kepengurusan nanti akan kita sampaikan pada 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan,” ujar Deni.
Sementara itu, Yulfian Azrial mendukung upaya menghimpun tokoh-tokoh Sumbar untuk memperkuat perjuangan pengakuan sejarah PDRI. Ia menilai, keterlibatan tokoh dari berbagai daerah basis perjuangan penting agar peristiwa PDRI mendapat perhatian lebih luas.
“Dalam kepengurusan ke depan harus dihimpun atau merangkul terutama terkait tokoh-tokoh di basis-basis PDRI. Dan peristiwa PDRI harus disuarakan,” katanya.
YPP-PDRI didirikan pada 2000 dan berkedudukan di Bukittinggi. Yayasan tersebut berupaya mendorong pengakuan yang proporsional terhadap peran PDRI dalam mempertahankan keberlangsungan Republik Indonesia selama masa perjuangan 1948–1949. (*)
