Covesia.co.id – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 seharusnya menjadi panggung pembuktian peluh dan kerja keras para atlet. Namun bagi kontingen Pesisir Selatan (Pessel), kejuaraan tahun ini justru diawali dengan ujian keprihatinan yang menekan mental: bertanding di gelanggang dengan perut dan dompet seadanya.
Di balik riuk tepuk tangan pembukaan Porprov, ada ironi besar yang tersembunyi. Para atlet Pessel dipaksa turun berjuang tanpa kepastian anggaran akibat dana Hibah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang tak kunjung cair hingga laga dimulai.
Ketua Kontingen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pessel, Adli, tak menampik pahitnya realita tersebut. Dalam rapat koordinasi kedua sebelum ajang dimulai, pilihan yang tersisa hanyalah keputusasaan atau nekat.
“Jujur, awalnya kami tidak ada niat untuk bergabung dalam Porprov 2026 ini,” ungkap Adli saat diwawancarai Covesia.co.id, Rabu (14/10/2026).
Namun, rasa malu dan beban moral sebagai tuan rumah untuk dua cabang olahraga (cabor) Sepak Takraw dan Catur, menjadi harga mati yang harus ditanggung. Keputusan pahit pun diambil: mereka tetap berangkat meski tak mengantongi uang sepeser pun.
Keputusan nekat itu berbuntut panjang pada kesejahteraan para atlet di lapangan. Demi bisa memeras keringat di arena pertandingan, para atlet harus memutar otak dan menahan selera. Pengeluaran untuk urusan paling mendasar seperti makan dan minum dipangkas habis-habisan.
Bahkan untuk sekadar menyambung isi perut di hari-hari awal gelaran, kontingen Pessel harus bergantung pada iba dan uluran tangan “bapak angkat” yang memberi bantuan dana darurat.
“Kesulitan tentu ada, terutama soal bagaimana memenuhi kebutuhan tim selama kegiatan, khususnya konsumsi. Kondisi ini sebenarnya juga dialami beberapa kontingen lain karena dana memang belum cair. Syukurnya, kami dibantu bapak angkat walau jumlahnya tak banyak,” tutur Adli menceritakan getirnya perjuangan tim.
Fenomena ini menjadi cermin buram tata kelola keolahragaan daerah. Atlet yang dituntut menyumbang medali dan mengharumkan nama daerah justru dibiarkan bertarung dalam kondisi serba terbatas akibat cengkeraman birokrasi yang lambat.
Dana Cair di Tengah Laga
Angin segar baru berembus setelah gelaran berjalan beberapa hari. Pada 7–8 Oktober, dana NPHD sebesar Rp2,13 miliar akhirnya resmi cair.
Anggaran tersebut langsung didistribusikan untuk menutup biaya penginapan, bahan bakar, uang saku, hingga konsumsi yang sempat terutang.
Adli menjelaskan bahwa pencairan dana tersebut langsung dibagi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Harga Satuan (SHS) Peraturan Bupati yang berlaku, dengan mempertimbangkan indeks jumlah hari pertandingan tiap cabor.
Meski anggaran miliaran rupiah itu akhirnya mengalir ke rekening kontingen.
Kemenangan di meja pertandingan mungkin bisa diraih, namun cerita atlet yang harus menghemat makan demi membela nama daerah akan selalu menjadi catatan kelam penyelenggaraan Porprov 2026. (*)
