Covesia.co.id – Anggota DPRD Sumbar Fraksi PPP, Nofrizon menyorot jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumbar 2026 terkesan dipaksakan pada tanggal 2-14 Oktober 2026.
Hal ini mengacu pada usulan belasan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, agar jadwal ditunda pada November 2026. Usulan tersebut dikarenakan persoalan kesiapan anggaran.
“Saya melihat pelaksanaan Porprov 2026 ini seperti dipaksakan oleh Panitia Pelaksana. Padahal mayoritas KONI kabupaten/Kota sudah menyatakan keberatan dan minta jadwal ditunda di bulan November 2026,” kata Nofrizon kepada Covesia.co.id, Rabu (30/9/2026).
Nofrizal menyayangkan KONI Sumbar dan Panitia menutup mata atas usulan dari sejumlah KONI daerah. Penundaan diperlukan agar daerah memiliki waktu lebih untuk menyiapkan anggaran dan kontingen.
“Pelaksanaan ini ibarat minyak habis, sambal tak lamak. Perayaan belum digelar, tapi muncul masalah,” kata Nofrizal.
Persoalan anggaran menjadi faktor utama sejumlah kontingen. Hal ini dikarenakan belum cairnya anggara APBD-P beberapa daerah.
Pengurus KONI daerah, Cabor dan atlet yang berpartisipasi dalam Porprov 2026 harus mengakali cara agar tetap bisa bertanding.
“Kesiapan mental, fisik dan pikiran atlet dan official tidak akan maksimal. Dikemudian hari kemungkinan besar akan ada keluhan atau umpatan dari peserta,” ucapnya.
NPHD Baru Terbit
Nofrizal juga menyoroti kesiapan anggaran untuk pelaksanaan Porprov. Ia menyebut Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) baru terbit pada Rabu (30/9/2026), atau hanya beberapa hari sebelum pembukaan Porprov.
Setelah NPHD terbit, pencairan anggaran masih harus melalui sejumlah mekanisme. Kondisi itu dinilai semakin mempersempit waktu daerah dalam mempersiapkan kebutuhan kontingen.
“NPHD baru keluar hari ini. Untuk pencairannya masih menunggu. Jangankan untuk yang lain, untuk makan pengelola saja tidak cukup,” ujarnya.
Ia juga mengatakan tidak semua pengurus KONI daerah memahami mekanisme pencairan dan penggunaan anggaran pemerintah.
“Orang KONI kan orang baru. Belum tentu paham soal pencairan. Jadi kesulitan untuk belanja karena ada mekanisme yang harus diikuti,” katanya.
Selain anggaran, Nofrizal menilai persiapan yang terburu-buru dapat memengaruhi kondisi psikologis atlet.
Pelaksanaan Porprov tidak cukup hanya memastikan pertandingan tetap berjalan. Persiapan atlet, kepastian anggaran, serta kemampuan daerah mengirim kontingen juga perlu menjadi perhatian.
“Seperti mengancam. Kalau tidak bisa sesuai jadwal, ya jangan ikut. Ini tidak profesional,” tegasnya. (*)
