Covesia.co.id – Indonesia, sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, menghadapi dilema lingkungan dan ekonomi yang kritis, volume sampah yang terus melonjak tinggi berbanding terbalik dengan tata kelola yang belum optimal. Isu ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga menghambat potensi ekonomi sirkular yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah nasional mencapai puluhan juta ton per tahun. Angka ini cenderung fluktuatif namun masif.
“Dari total timbulan sampah nasional, diperkirakan sekitar 11,3 juta ton sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik,” demikian rilis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengutip data KLHK.
Mayoritas sampah ini berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), bahkan tidak sedikit yang masih ditangani dengan sistem open dumping atau dibuang ke lingkungan. Keterbatasan TPA dan minimnya infrastruktur pengolahan menjadi kendala utama.
Aspek tata kelola menunjukkan tantangan serius. Persentase sampah yang berhasil didaur ulang atau dikurangi masih sangat rendah. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 hingga 12% dari total sampah nasional yang berhasil didaur ulang. Sisanya menumpuk, menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara.
Kondisi itu semakin diperparah dengan adopsi konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di tingkat rumah tangga masih jauh dari target, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang kurang jelas terhadap pelanggar tata kelola sampah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Para ahli tata kelola lingkungan menilai bahwa kerangka hukum dan kelembagaan sudah ada, namun implementasi dan penegakan di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar, terutama di tingkat pemerintah daerah.
Potensi Ekonomi Sirkular yang Belum Tergarap
Di balik tumpukan masalah ini, terdapat potensi nilai ekonomi sampah yang luar biasa. Sampah, khususnya plastik dan organik, seharusnya dilihat sebagai sumber daya bernilai ekonomi sesuai prinsip ekonomi sirkular.
Pemanfaatan teknologi seperti Refuse-Derived Fuel (RDF) atau insinerator ramah lingkungan dapat mengubah sampah menjadi sumber energi listrik atau bahan bakar alternatif.
Cara lain, model pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti Bank Sampah terbukti mampu memberikan nilai tambah ekonomi. Sampah anorganik diubah menjadi uang, menciptakan lapangan kerja baru di sektor pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan barang bekas. Pengelolaan sampah organik menjadi kompos atau pakan maggot dapat mengurangi beban TPA secara signifikan sekaligus mendukung sektor pertanian.
Untuk mengubah krisis ini menjadi peluang, solusi terpadu dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Terkhusus bagi pemerintah pusat dan daerah harus memperketat penegakan regulasi, memberikan sanksi yang jelas, dan memaksimalkan peran petugas kebersihan serta fasilitas TPA/TPST.
Disamping itu, pemerintah juga berkewajiban mendorong gaya hidup minim sampah dan membatasi produk sekali pakai. Produsen juga wajib berpartisipasi aktif dalam pembatasan timbulan sampah dan daur ulang produk mereka. Edukasi lingkungan sejak dini dan dukungan investasi pada teknologi canggih (misalnya, WtE yang ramah lingkungan) menjadi kunci percepatan.
Penerapan sistem pengelolaan yang memilah sampah sejak dari sumber, mengolahnya, dan meminimalkan residu yang dibuang ke pemrosesan akhir.
Dengan target nasional menuju Indonesia Bebas Sampah 2029, krisis sampah menuntut keputusan etis dan politis yang kuat untuk mereformasi tata kelola, mengoptimalkan potensi ekonomi, dan menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. (*)
