Covesia.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat perekonomian daerah itu tumbuh sebesar 4,69 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y) pada triwulan III-2026.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 16,61 persen.
Pertumbuhan tersebut diikuti sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 11,79 persen serta pengadaan listrik dan gas sebesar 11,11 persen.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, impor luar negeri sebagai komponen pengurang dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 31,99 persen.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Sumbar terutama ditopang oleh peningkatan ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 25,17 persen serta pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat 10,30 persen.
“Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Sumbar terutama ditopang oleh peningkatan ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 25,17 persen serta pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat sebesar 10,30 persen,” kata Kepala BPS Sumbar dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterima wartawan, Kamis (5/11/2026).
Peningkatan ekspor barang tersebut didorong oleh volume ekspor kelompok lemak dan minyak hewani atau nabati (HS 15) yang tumbuh 24,58 persen secara tahunan.
Kenaikan itu terutama dipengaruhi peningkatan ekspor produk hilirisasi kelapa sawit, khususnya RBD Palm Olein, serta minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku industri minyak goreng.
Secara triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q), ekonomi Sumbar pada triwulan III-2026 juga tumbuh sebesar 0,02 persen dibandingkan triwulan II-2026.
Sementara itu, secara kumulatif sejak triwulan I hingga triwulan III-2026, perekonomian Sumbar tumbuh sebesar 4,75 persen.
“Jika dibandingkan dengan provinsi lain, pada triwulan III-2026, Provinsi Sumbar menyumbang 6,46 persen terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan 1,46 persen terhadap perekonomian nasional,” tambahnya.
Di sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat pada Agustus 2026 tercatat sebesar 5,57 persen atau turun 0,05 poin persentase dibandingkan Agustus 2025.
BPS mencatat jumlah penduduk usia kerja atau berumur 15 tahun ke atas di Sumbar pada Agustus 2026 mencapai 4,55 juta orang.
Jumlah tersebut meningkat sebanyak 64,90 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 3,21 juta orang atau 70,65 persen, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja,” ujarnya.
Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 3,03 juta orang merupakan penduduk bekerja dan 178,88 ribu orang tercatat sebagai pengangguran.
Jumlah penduduk bekerja meningkat sebanyak 15,71 ribu orang, sedangkan jumlah pengangguran turun sebanyak 760 orang dibandingkan Agustus 2025.
Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Sumbar dengan kontribusi 35,42 persen.
Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,87 persen serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,29 persen.
Sementara itu, sektor dengan penyerapan tenaga kerja terendah adalah pengadaan listrik, gas, dan air sebesar 0,55 persen.
Berikutnya, aktivitas penerbitan dan telekomunikasi menyerap 0,60 persen tenaga kerja, sedangkan aktivitas keuangan, asuransi, dan real estat sebesar 0,87 persen.
Menurut status pekerjaan, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh, karyawan, atau pegawai dengan persentase 31,76 persen.
Adapun kelompok paling sedikit adalah penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yakni sebesar 4,05 persen.
Dari sisi sektor pekerjaan, sebanyak 1,94 juta orang atau 64,19 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal.
Sementara itu, pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 1,09 juta orang atau 35,81 persen.
TPT Sumbar pada Agustus 2026 sebesar 5,57 persen, yang berarti terdapat sekitar enam penganggur dari setiap 100 orang angkatan kerja.
Angka tersebut turun 0,05 poin persentase dibandingkan Agustus 2025.
“Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 5,25 persen, lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 6,03 persen,” jelasnya.
Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT perkotaan tercatat sebesar 6,24 persen, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang mencapai 4,66 persen.
Selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2026, pengangguran di Sumbar didominasi oleh penduduk dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pada Agustus 2026, lulusan SMA menyumbang 33,38 persen dari total pengangguran, sedangkan persentase terendah berasal dari lulusan Diploma I/II/III sebesar 5,50 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, BPS juga mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat pada 2026.
IPM Sumbar mencapai 77,97 atau meningkat 0,70 poin setara 0,91 persen dibandingkan 2025 yang tercatat sebesar 77,27.
Capaian tersebut berada di atas IPM nasional sebesar 76,59 dan menempatkan Sumbar pada peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia.
Peringkat tersebut tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya.
Selama periode 2021–2026, IPM Sumbar rata-rata meningkat 0,90 persen per tahun, dari 74,56 pada 2021 menjadi 77,97 pada 2026 atau bertambah 3,41 poin.
Meski terus meningkat, pertumbuhan IPM Sumbar pada 2026 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 1,10 persen pada 2025 menjadi 0,91 persen pada 2026.
Seluruh dimensi pembentuk IPM tercatat mengalami peningkatan.
Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada 2026 mencapai 74,93 tahun atau meningkat 0,24 tahun dibandingkan 2025.
Angka tersebut juga berada di atas UHH nasional yang mencapai 74,68 tahun.
Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 14,31 tahun menjadi 14,32 tahun.
Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 9,77 tahun menjadi 10,03 tahun.
Capaian tersebut menjadi pertama kalinya RLS Sumbar menembus angka 10 tahun selama periode 2021–2026.
Adapun pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp12,364 juta pada 2026.
Nilai tersebut meningkat Rp323 ribu atau 2,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, pengeluaran riil per kapita Sumbar masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp13,37 juta.
Pada tingkat kabupaten/kota, IPM tertinggi pada 2026 dicatat Kota Padang sebesar 85,59.
Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah dengan IPM terendah, yakni 68,45.
Berdasarkan kategorinya, terdapat satu kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia sedang, 12 daerah berstatus tinggi, dan enam daerah berstatus sangat tinggi.
Selisih IPM antara daerah tertinggi dan terendah mencapai 17,14 poin.
Seluruh kabupaten/kota di Sumbar mengalami peningkatan IPM dibandingkan 2025.
Kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Agam sebesar 0,95 poin, sedangkan kenaikan terendah tercatat di Kota Pariaman sebesar 0,36 poin.
“Namun, perbedaan capaian antarwilayah masih menjadi perhatian dalam upaya mendorong pembangunan manusia yang lebih merata,” tutupnya. (*)
