Covesia.co.id – Ditengah polemik ribuan sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN), muncul usulan agar sepeda motor llistrik ini dialihkan ke guruguru honorer di berbagai wilayah Indonesia. Usulan ini pun mendapat dukungan dari DPR RI, yang menilai pengalihan asset ini menjadi langkah terbaik agar barang yang telah dibeli menggunakan Negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengatakan usulan pengalihan motor listrik itu disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN dalam rapat kerja bersama DPR. Menurut dia, hibah kepada guru honorer merupakan solusi yang tepat dibandingkan membiarkan kendaraan tersebut tidak termanfaatkan.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya, Sabtu (20/6/2026).
Yahya menilai, aset yang sudah dibeli menggunakan anggaran negara harus dioptimalkan pemanfaatannya. Terlebih, para guru honorer di berbagai daerah masih menghadapi keterbatasan sarana transportasi untuk menunjang aktivitas mengajar.
Meski mendukung rencana hibah, Yahya mengaku sejak awal tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia berpendapat, para pengelola dapur MBG tidak membutuhkan mobilitas yang tinggi sehingga kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” katanya.
Selain itu, Yahya juga menyoroti minimnya pengawasan DPR terhadap proyek pengadaan motor listrik tersebut. Ia menyebut Komisi IX tidak pernah menerima laporan maupun informasi yang memadai terkait proses pengadaan, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan optimal. Bahkan, ia menyinggung adanya dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan kendaraan tersebut.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset yang dibeli pada tahun 2025, termasuk motor listrik, perangkat teknologi informasi, hingga berbagai peralatan operasional lainnya.
“Iya, nanti kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” kata Agustina usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut Agustina, prinsip utama BGN saat ini adalah memastikan seluruh aset yang telah dibeli menggunakan uang negara tidak menjadi barang mangkrak. Oleh sebab itu, apabila kendaraan tersebut memang tidak lagi digunakan untuk operasional SPPG, maka opsi pengalihan kepada pihak yang lebih membutuhkan akan dipertimbangkan.
“Yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang berkembang, jumlah motor listrik yang berpotensi dialihkan mencapai sekitar 17.600 hingga 21.000 unit. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli untuk mendukung operasional program MBG, namun kemudian menjadi sorotan publik setelah muncul kritik terkait urgensi pengadaan serta dugaan penyimpangan dalam proses pembeliannya.
Hingga kini, BGN belum mengumumkan secara resmi mekanisme hibah, kriteria penerima, maupun daerah yang akan menjadi prioritas penyaluran. Namun, dukungan dari DPR membuka peluang agar ribuan motor listrik tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh guru honorer yang selama ini membutuhkan sarana transportasi untuk menjalankan tugas mereka, terutama di wilayah terpencil dan pelosok Indonesia.
Perkembangan rencana ini juga menjadi bagian dari evaluasi besar BGN terhadap berbagai pengadaan pada tahun 2025. Pemerintah berharap setiap aset yang telah dibeli menggunakan APBN dapat memberikan manfaat nyata dan tidak berakhir menjadi beban anggaran negara. (*)
