Covesia.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, mencatat kerugian sementara akibat galodo Senin (21/9/2026) di Arosuka mencapai sekitar Rp300 miliar.
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan sementara pemerintah daerah terhadap dampak bencana yang merusak berbagai infrastruktur, fasilitas publik hingga lahan pertanian.
“Kami menghitung total kerugian sementara yang ditaksir pemerintah daerah mencapai sekitar Rp300 miliar,” kata Jon Firman Pandu, Senin (28/9/2026).
Galodo terjadi pada Senin malam sekitar pukul 19.45 WIB setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Solok.
Tingginya debit aliran sungai dan longsoran material di sekitar aliran sungai kemudian membawa pasir, batu, lumpur dan air ke kawasan Kompleks Perkantoran Pemkab Solok serta permukiman warga.
Data BNPB mencatat bencana tersebut berdampak terhadap 480 warga. Selain itu, dua orang meninggal dunia dan empat warga mengalami luka-luka.
Kerusakan juga terjadi pada berbagai sektor. Sebanyak 12 gedung perkantoran terdampak, dengan enam di antaranya mengalami kerusakan berat dan enam lainnya rusak ringan.
Di sektor permukiman, tercatat 98 rumah terdampak. Rinciannya 19 rumah rusak berat, 16 rusak sedang, 52 rusak ringan, delapan rumah terendam dan tiga rumah berada dalam kondisi rawan.
Bencana juga berdampak terhadap sektor pertanian. Sekitar 57 hektare lahan terdampak, terdiri dari 42 hektare sawah dan 15 hektare lahan kering. Selain itu, lima ruas jalan dan dua jembatan turut terdampak.
Jon Pandu mengatakan penanganan darurat saat ini difokuskan pada evakuasi dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak, termasuk pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan material banjir, distribusi logistik serta pemulihan fasilitas pemerintahan.
Pemkab Solok menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Tidak hanya kerugian yang telah terjadi, kebutuhan untuk memulihkan wilayah terdampak juga diperkirakan jauh lebih besar. Pemkab Solok memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan mencapai sekitar Rp929 miliar.
Anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan tiga unit sabo dam, normalisasi sungai, perbaikan gedung pelayanan publik, pemulihan lahan pertanian, perbaikan rumah warga, sarana ibadah, jembatan serta kendaraan dinas.
“Total kebutuhan anggaran untuk rencana pemulihan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar,” ujar Jon.
Sementara itu, BNPB menyatakan pemerintah pusat terus mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana. Pendataan warga terdampak, rumah rusak dan kebutuhan dasar menjadi salah satu fokus untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.
Kepala BNPB Suharyanto juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan bantuan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan.
Sementara bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.
Dengan selesainya operasi pencarian korban pada 25 September, penanganan kini berlanjut pada pembersihan material, pemulihan layanan dasar dan penyusunan rencana rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah terdampak. (*)
