Covesia.co.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengumumkan usulan anggaran senilai Rp13 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Sumatera Barat yang rusak parah akibat bencana banjir bandang. Pernyataan ini disampaikan saat Menteri Dody meninjau langsung lokasi terdampak di Kabupaten Tanah Datar pada Senin (8/12/2025).
Kunjungan Menteri PU fokus pada identifikasi kerusakan infrastruktur vital. Dody Hanggodo melihat langsung kondisi jalan arteri utama yang menghubungkan Kota Padang, Padang Panjang, hingga Bukittinggi yang terputus dan porak-poranda. Rombongan juga meninjau Nagari Padang Laweh Malalo di Kecamatan Batipuh Selatan, yang dilaporkan mengalami kerusakan terparah akibat hantaman banjir.
Anggaran Prioritas Arahan Presiden
Menteri Dody Hanggodo menegaskan bahwa usulan anggaran Rp13 triliun tersebut mencakup perbaikan menyeluruh di seluruh wilayah terdampak di Sumatera Barat.
“Kementerian PUPR telah mengusulkan anggaran sekitar Rp13 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana di Sumatera Barat, termasuk Tanah Datar,” jelas Dody Hanggodo.
Meskipun usulan ini masih bersifat personal, ia memastikan bahwa proposal resmi akan segera diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya berjanji akan melaksanakan perbaikan dengan cepat sesuai arahan pusat.
“Kami akan membereskan seluruh infrastruktur yang terdampak, termasuk jalan dan jembatan, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk segera dikerjakan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Kerusakan Meluas Didata Menyeluruh
Angka Rp13 triliun tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang turut mendampingi peninjauan. Andre Rosiade menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah menyelesaikan pendataan komprehensif atas kerusakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Kerusakan mencakup jalan, irigasi, gedung perkantoran, rumah ibadah, sekolah, madrasah, dan infrastruktur lainnya. Total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp13 triliun dan sudah dilaporkan kepada Presiden,” jelas Andre.
Bupati Minta OPD Siapkan Proposal Daerah
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyampaikan terima kasih atas respons cepat pemerintah pusat. Eka Putra mengakui bahwa skala kerusakan yang terjadi di daerahnya terlalu besar untuk ditanggung oleh anggaran daerah.
Untuk menindaklanjuti usulan pusat, Bupati Eka Putra menginstruksikan jajaran di daerah untuk bergerak cepat.
“Semua OPD diminta aktif dan sigap. BPBD harus mengkoordinasi OPD lain dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Eka Putra.
“Daerah tidak bisa menanggung sendiri kerusakan yang begitu luas. Karena itu, segera siapkan proposal kepada pemerintah pusat agar kita bisa mendapatkan porsi anggaran sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (*)
