Covesia.co.id — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, bersama Samsat Kabupaten Tanah Datar menggelar razia gabungan untuk menjaring pemilik kendaraan yang masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Razia tersebut dilakukan di tengah masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB.
Dari sekitar 89.000 kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Tanah Datar, sebanyak 62,9 persen atau sekitar 55.981 kendaraan tercatat masih menunggak pajak.
Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Wilayah Tanah Datar, Yanidar mengatakan petugas dalam razia memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan sekaligus mengecek status pembayaran PKB yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Petugas juga memberikan imbauan kepada pengendara yang diketahui masih memiliki tunggakan pajak.
“Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Melalui razia ini, kami harap masyarakat segera memenuhi kewajibannya dan selalu membawa STNK saat berkendara,” kata Yanidar, Selasa (15/9/2026).
Selain razia, petugas Bapenda Tanah Datar sebelumnya telah melakukan penagihan dengan mendatangi rumah-rumah wajib pajak. Dalam kunjungan tersebut, petugas menyampaikan surat peringatan agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya.
Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan lancar karena sejumlah pemilik kendaraan tidak berada di rumah ketika petugas datang. Surat peringatan kemudian ditinggalkan atau disampaikan melalui pihak jorong setempat.
Kasi Penagihan UPTD PPD Wilayah Tanah Datar, Riki Suardi, mengatakan jumlah kendaraan yang masih menunggak tersebut menjadi potensi penerimaan daerah yang terus dikejar pemerintah.
“Ini menjadi potensi besar bagi pendapatan daerah yang terus kami kejar melalui beberapa cara, yaitu penagihan langsung, pelayanan Samsat keliling, dan kegiatan razia,” ujar Riki.
Melalui penertiban tersebut, Pemkab Tanah Datar bersama pemerintah provinsi berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PKB meningkat. Penerimaan dari sektor pajak kendaraan diharapkan dapat lebih optimal untuk mendukung pendapatan daerah.(*)
