Covesia.co.id – Pemerintah menegaskan bahwa proses percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir serta longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) terus dilakukan secara intensif. Meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), seluruh jajaran dipastikan tetap bekerja di lapangan untuk membantu masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Pratikno, dalam konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana pada Kamis (25/12).
“Menjelang pergantian tahun ini tidak ada libur. Semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno yang tersambung secara daring dari Aceh.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 13 kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Rinciannya mencakup empat daerah di Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat.
Namun, khusus di Provinsi Aceh, terdapat 11 kabupaten yang tetap memperpanjang fase tanggap darurat guna memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sebelum memasuki tahap pemulihan total.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar:
Hunian Sementara (Huntara) & Tetap (Huntap). Pembangunan telah dimulai di sejumlah titik seperti Kabupaten Pidie Jaya (Aceh), Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Sumut). Di Sumatra Barat, puluhan unit huntara tengah dikebut di Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam.
Akses Jalan: Dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 72 ruas telah kembali berfungsi normal, sementara 9 ruas sisanya masih dalam penanganan intensif untuk menjamin kelancaran logistik.
Fasilitas Pendidikan: Pemerintah menargetkan sekolah-sekolah terdampak dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Saat ini, 65 persen sekolah dilaporkan telah siap setelah melalui proses revitalisasi dan pembersihan.
Menko PMK menegaskan bahwa langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk mengerahkan seluruh sumber daya nasional tanpa henti.
“Arahan Bapak Presiden sangat jelas dan tegas agar kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Selain upaya fisik di darat, pemerintah melalui BNPB, BMKG, dan TNI-Polri juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini diambil untuk mengendalikan intensitas curah hujan di tengah kondisi cuaca yang masih dinamis, guna mencegah terjadinya bencana susulan selama masa pemulihan. (*)
